Muhammad Khadafi Azwar Dorong Penataan Wilayah Berbasis Kebutuhan Masyarakat

Inihari.id – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Muhammad Khadafi Azwar, menilai rencana penggabungan empat desa di Kabupaten Lampung Selatan ke dalam wilayah Kota Bandar Lampung perlu dikaji secara menyeluruh agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar perubahan administratif.

Menurut Khadafi, kebijakan penataan wilayah harus berorientasi pada pelayanan publik dan pemerataan pembangunan. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru mengambil langkah tanpa memperhatikan kesiapan infrastruktur dan sosial masyarakat.

“Penataan wilayah harus dilihat dari sisi manfaat langsung untuk warga. Jangan hanya karena keinginan administratif, tapi justru menambah beban baru bagi masyarakat,” ujarnya di Bandar Lampung, Jumat (8/8/2025).

Empat desa yang masuk dalam wacana penggabungan itu adalah Wayhuwi dan Jatimulyo di Kecamatan Jati Agung, serta Kota Baru dan Sabah Balau di Kecamatan Tanjungbintang. Dalam rencana awal, wilayah tersebut akan digabung menjadi satu kelurahan baru dengan nama “Kota Baru.”

Khadafi menegaskan, DPRD Provinsi Lampung mendukung setiap kebijakan yang memperkuat pelayanan publik. Namun, ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi, termasuk dengan kementerian terkait, agar proses berjalan sesuai aturan.

“Setiap perubahan batas wilayah memerlukan dasar hukum dan analisis mendalam. Jangan sampai menimbulkan konflik administratif atau tumpang tindih kewenangan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Khadafi juga mendorong agar pemerintah daerah memperhatikan aspirasi masyarakat setempat. Menurutnya, suara warga harus menjadi pertimbangan utama sebelum keputusan apa pun diambil.

“Prinsipnya, kebijakan publik harus lahir dari kebutuhan warga. Kalau masyarakat merasa belum siap, pemerintah harus menunda dan mengkaji kembali,” tegasnya.

Dengan sikap terbuka dan berbasis data, ia berharap rencana penggabungan desa ini bisa menjadi momentum memperkuat tata kelola pemerintahan dan mempercepat pembangunan di wilayah penyangga ibu kota provinsi.

“Kalau kajian dilakukan dengan benar dan manfaatnya jelas, Lampung akan memiliki model penataan wilayah yang bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” pungkas Khadafi.

Exit mobile version