BANDARLAMPUNG, INIHARI.ID – Pemerintah Provinsi Lampung mencatatkan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp7,45 triliun hingga pertengahan tahun anggaran 2024. Angka tersebut setara 86,33 persen dari target Rp8,63 triliun.
Data itu disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Senin (30/6/2025), yang membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024.
Sementara itu, realisasi belanja dan transfer daerah mencapai Rp7,50 triliun atau 85,73 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp8,75 triliun. Penerimaan pembiayaan tercatat Rp125,12 miliar, yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2023. Adapun SiLPA 2024 tercatat Rp69,89 miliar dan akan dialokasikan untuk pembiayaan tahun berikutnya.
“Seluruh program prioritas telah dijalankan secara maksimal. Meski ada selisih antara target dan realisasi, ini menunjukkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran,” kata Jihan.
Dalam forum tersebut, Jihan juga mengumumkan capaian membanggakan lainnya: Pemprov Lampung kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Ini menjadi raihan ke-11 kali berturut-turut, menandakan tata kelola keuangan yang kredibel dan akuntabel.
Selain laporan APBD, Pemprov juga menyampaikan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis: Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
RPJMD lima tahunan itu mengusung visi “Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”, dengan fokus pada pembangunan ekonomi inklusif, peningkatan kualitas SDM, serta pemberdayaan desa sebagai pusat pertumbuhan.
“Desa harus jadi pusat perputaran ekonomi. Dengan desa kuat, Lampung akan melaju,” ujar Jihan.
Pemprov juga menyatakan komitmennya menjadikan Lampung sebagai Lumbung Pangan Nasional dan pionir dalam pengembangan energi terbarukan, dua sektor strategis menuju kesejahteraan berkelanjutan. (Fesa)
