BANDAR LAMPUNG, INIHARI.ID — Pemerintah Provinsi Lampung terus mematangkan sistem manajemen data kemiskinan ekstrem sebagai langkah strategis menuju target nol persen pada 2027.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, memimpin rapat bersama tim Project Management Office (PMO) di ruang kerjanya, Senin (14/7/2025). PMO ini dibentuk untuk memastikan penanggulangan kemiskinan berbasis data yang terintegrasi lintas sektor.
“Prinsip utama kerja PMO adalah akurasi dan ketepatan sasaran. Data dari BPS akan menjadi dasar intervensi agar bantuan menyasar warga paling membutuhkan,” ujar Marindo.
PMO bertugas memetakan kantong kemiskinan, mengidentifikasi penyebab, serta mengevaluasi efektivitas bantuan sosial. Sistem ini juga akan menghubungkan data dengan kebijakan dan program di lapangan, menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai acuan tunggal.
Ketua Tim Kajian Percepatan Pembangunan Lampung, Mahir Bayasut, menegaskan bahwa konsolidasi data akan mencakup seluruh sumber bantuan, termasuk CSR, lembaga sosial, hingga dinas-dinas. “Tujuannya agar distribusi tidak tumpang tindih dan tepat sasaran,” ujarnya.
Langkah ini diharapkan memperkuat transparansi, efisiensi, dan kepercayaan publik terhadap sistem bantuan. Pemprov Lampung juga optimistis pendekatan berbasis data ini akan menjadi fondasi bagi program pembangunan lainnya ke depan.(*)
