BANDAR LAMPUNG, INIHARI.ID — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024 serta dua rancangan peraturan daerah (Raperda) strategis: RPJMD 2025–2029 dan insentif penanaman modal.
Jawaban resmi pemerintah disampaikan oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dalam rapat paripurna di gedung DPRD Provinsi Lampung, Rabu (2/7/2025). Ia mengapresiasi seluruh masukan dan kritik yang disampaikan DPRD sebagai bagian dari upaya bersama memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Masukan dari DPRD menjadi bagian penting dalam menyempurnakan kebijakan pembangunan dan pelayanan publik,” ujar Jihan.
Empat Poin Penting APBD
Wagub menyampaikan beberapa poin penting dalam laporan pelaksanaan APBD 2024. Pertama, Pemprov Lampung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 dari BPK RI. “Capaian ini berkat sinergi seluruh pihak, termasuk DPRD,” ujarnya.
Kedua, Pemprov tetap fokus pada pemulihan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja. Ketiga, realisasi Pendapatan Daerah mencapai 86,33 persen atau naik Rp464 miliar dibanding tahun lalu.
Keempat, belanja daerah terealisasi 85,73 persen. Pemprov mengklaim belanja wajib tetap jadi prioritas, meski menghadapi keterbatasan anggaran.
RPJMD dan Insentif Investasi
Terkait Raperda RPJMD 2025–2029, Jihan menyebut dokumen tersebut menjadi arah strategis pembangunan lima tahun ke depan. RPJMD mengacu pada visi misi kepala daerah dan menyelaraskan RPJMN 2025–2029 serta RPJPD Lampung 2025–2045.
Pemerintah juga akan memperkuat pembiayaan pembangunan di luar APBD, melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), CSR, hingga pendanaan hijau (green finance).
“Transformasi ekonomi akan difokuskan pada sektor bernilai tambah, UMKM digital, dan pengembangan wilayah yang merata,” katanya.
Ia menekankan pembangunan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan tata kelola pemerintahan yang efektif.
Sementara itu, untuk Raperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, pemerintah memastikan upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif.
“Tak hanya regulasi yang dipermudah, tapi UMKM lokal juga kami lindungi agar tidak tersingkir,” ujar Jihan.
Fokus pada Infrastruktur dan Lapangan Kerja
Pemprov juga berkomitmen memperkuat infrastruktur, terutama peningkatan kemantapan jalan yang menghubungkan sentra produksi dan kawasan industri. Pemerintah juga akan memperluas lapangan kerja dengan melibatkan lintas sektor.
Terkait pengembangan kawasan Kota Baru, pemerintah tengah melakukan kajian ulang arah pembangunan dan kerja sama antar sektor.
“Semua kebijakan akan dijalankan secara transparan, akuntabel, dan terbuka,” tegas Wagub Jihan. “Masukan dari seluruh fraksi adalah bekal penting untuk menghadapi tantangan pembangunan ke depan.”(*)
