Reses Muhammad Junaidi di Kalianda dan Palas, Warga Sampaikan Aspirasi Soal Infrastruktur dan Kesejahteraan

Lampung Selatan, Inihari.id — Anggota DPRD Provinsi Lampung, Muhammad Junaidi, melanjutkan rangkaian reses ketiga tahun 2025 dengan menyerap aspirasi masyarakat di dua wilayah, yakni Desa Sumur Kumbang, Kecamatan Kalianda, dan Desa Mekar Mulya, Kecamatan Palas.

Kegiatan di Desa Sumur Kumbang berlangsung pada Kamis (24/7/2025) pukul 13.00 WIB di kediaman salah satu warga setempat. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai kebutuhan prioritas yang mendesak untuk segera mendapatkan perhatian pemerintah provinsi.

Beberapa aspirasi utama warga antara lain perbaikan jalan di Dusun Kemiling, program BPJS Kesehatan gratis, bantuan renovasi rumah untuk warga kurang mampu, serta bantuan pembangunan masjid yang menjadi pusat kegiatan keagamaan masyarakat.

Usai menjaring aspirasi di Kalianda, Muhammad Junaidi melanjutkan kegiatan reses ke Desa Mekar Mulya, Kecamatan Palas, pada Jumat (25/7/2025) pukul 13.00 WIB yang digelar di kediaman Bapak Tedi Rudiana.
Warga Mekar Mulya mengemukakan beberapa kebutuhan utama seperti perbaikan jalan dan pembangunan talut, program BPJS Kesehatan gratis, ketersediaan pupuk subsidi bagi petani, serta bantuan pembangunan masjid desa.

Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat, Muhammad Junaidi menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan seluruh usulan tersebut dalam pembahasan di DPRD Provinsi Lampung.

“Semua aspirasi dari masyarakat akan kami bawa ke tingkat provinsi. Baik soal jalan, pupuk, hingga bantuan sosial dan keagamaan, semuanya penting untuk meningkatkan kesejahteraan warga,” ujar Junaidi.

Ia juga menegaskan bahwa kegiatan reses menjadi sarana penting bagi wakil rakyat untuk memastikan pembangunan di daerah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di akar rumput.

Kegiatan reses di dua desa tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh antusiasme. Warga berharap agar berbagai usulan yang telah disampaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi melalui koordinasi lintas OPD terkait.

Exit mobile version