Oleh : Ahmad Muslimin
Bakal Calon Gubernur Lampung Independen.
Saya Ahmad Muslimin rakyat jelata di pinggiran kota bandar lampung memberikan apresiasi dan penghormatan kepada seluruh buruh, mahasiswa, akademisi dan semua element rakyat di seluruh dunia di tiap hari buruh Internasional menuangkan ide dan gagasannya agar buruh mendapat upah yang layak dan jam kerja yang baik sehingga memiliki kehidupan yang bahagia.
Jika melihat upah buruh di tiap kota dan kabupaten dalam satu provinsi, maupun di tiap provinsi di negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) . Maka akan terlihat di tiap daerah upah buruh yang bekerja di perusahaan ditetapkan dengan besaran upah berbeda-beda.
Hal ini karna dalam penetapan upah buruh masih gunakan upah minimum regional (UMR) dan upah minimum provinsi (UMP), yang penetapannya masih berbasiskan survey kebutuhan hidup layak di daerah yang paling rendah kebutuhan hidupnya.
Bahkan tenaga honorer di pemerintahan juga masih ada yang di upah di bawah UMR dan UMP jika tidak ada kebijakan P3K yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Namun sayangnya upah P3K jadi beban APBD.
Maka saya ahmad Muslimin, berharap kepada presiden dan wakil presiden baru Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang akan di lantik pada Oktober 2024 untuk meredesign regulasi penetapan upah buruh yang bekerja di perusahaan swasta dengan standar penetapan Upah Minimum Nasional (UMN) yang berbasiskan hasil survey kebutuhan hidup layak 15 kota besar di indonesia, yakni; Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi, Medan, Riau, Batam, Manado, Samarinda, bali dan sorong. Sehingga dengan di tetapkannya UMN di NKRI tidak ada lagi kesenjangan upah di tiap daerah di NKRI.
Kemudian upah P3K dianggarkan dalam APBN. Karna P3K dalam rekruitmennya diatur oleh pemerintah pusat.
Lain dari pada itu dana CSR dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta Indonesia (BUMSI) dan Badan Usaha Milik Asing (BUMA) wajib masuk kas negara terlebih dahulu dan kemudian 50% diabdikan untuk dana pensiun buruh Indonesia yang bekerja di perusahaan swasta dan bekerja secara mandiri.
Dan 20% untuk pembangunan infrastruktur di daerah dan 30% untuk modal usaha UMKM, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan untuk pendirian Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) di tiap desa dan kelurahan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nusa bangsa Indonesia.
Dan menuju pemilihan kepala daerah (PILKADA) serentak nasional yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024. KPU RI dan Bawaslu RI bersama KPK RI, PPATK RI, BPK RI, Kejaksaan dan TNI – POLRI bersatu padu dalam penegakan Undang – Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) agar Pilkada serentak nasional menghasilan Kepala Daerah yang bersih dari cengkeraman oligarki atau kaum pemilik modal yang akan jadi kepala daerah swasta saat calon kepala daerah yang dicukonginya menang.
Sampai titik di atas, maka saya Ahmad Muslimin juga berharap kepada Bapak Presiden Jokowi yang akan berakhir masa jabatannya pada Oktober 2024.
Setelah perayaan May Day meninjau ulang penerapan UMR dan UMP di NKRI dan Upah P3K yang jadi beban APBD di anggarkan dalam APBN serta Memantau Pelaksanaan Pilkada serentak nasional 2024 dengan ketat, mengingat Pilkada yang dibiayai dari APBN dan APBD di tunggangi oleh oligarki yang punya kepentingan di daerah-daerah baik kota/kabupaten dan provinsi.
Lain dari pada itu, Presiden Jokowi juga selain kawal penuh penetapan regulasi O% Parlemen Treshold di Pemilu 2029 juga dapat mendorong di Pilpres pada PEMILU 2029 ada regulasi tentang adanya Pasangan Calon Presiden (Paslonpres) jalur perseorangan/independen dan juga anggarkan pengadaan alat peraga sosialisasi dan kampanye Cakada di tanggung APBN dan APBD secara penuh, sehingga tak ada lagi Cakada yang ditunggangi oleh oligarki.
Hal – hal tersebut jika dilaksanakan akan jadi legacy Presiden Jokowi yang sehatkan nusa bangsa Indonesia.
Salam hormat untuk seluruh rakyat Indonesia di manapun berada, dari saya Ahmad Muslimin calon gubernur rakyat Lampung (GURLA) jalur perseorangan atau independen. (*)
