BANDARLAMPUNG, INIHARI.ID – DPRD Provinsi Lampung mendesak pemerintah pusat untuk memberlakukan kebijakan bea masuk terhadap barang-barang impor sebagai langkah perlindungan terhadap petani dan pelaku usaha lokal.
Dorongan ini muncul sebagai respons atas kebijakan proteksionis yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Anggota Komisi II DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, menjelaskan bahwa kebijakan Presiden Trump yang mengutamakan kepentingan nasional AS memang bertujuan menyelamatkan perekonomian negaranya.
Namun, dampak dari kebijakan tersebut terasa secara global, termasuk di Indonesia.
“Kita ini banyak mengimpor bahan baku dari Amerika, seperti tepung. Kalau kebijakan proteksi ini meluas dan diikuti negara lain, maka petani dan pelaku usaha lokal kita bisa terancam,” ujarnya pada Rabu, (9/4/2025).
Mikdar menyoroti bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki kebijakan membuka keran impor untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat.
Namun, menurutnya, langkah ini harus diimbangi dengan penerapan bea masuk yang tinggi terhadap komoditas impor yang juga diproduksi di dalam negeri.
“Kalau barang impor dibiarkan masuk tanpa bea masuk yang memadai, petani lokal akan kalah bersaing. Contohnya singkong, kalau impor dari Thailand atau Vietnam masuk bebas bea, petani kita bisa terpuruk,” katanya.
Ia memaparkan bahwa petani di negara-negara seperti Thailand memiliki produktivitas yang jauh lebih tinggi.
Di sana, satu hektare lahan bisa menghasilkan hingga 20 ton singkong, sedangkan di Indonesia hanya sekitar 7 ton per hektare.
Dengan biaya produksi yang lebih rendah dan hasil panen lebih tinggi, petani luar negeri tetap bisa menjual dengan harga murah namun tetap untung.
“Di kita, hasil rendah, biaya tinggi. Bagaimana mau bersaing?” tuturnya.
Selain sektor pertanian, Mikdar juga menyoroti sektor peternakan, terutama terkait rencana impor daging sapi dari Australia.
Ia meminta agar kebijakan ini dikaji ulang agar tidak memukul peternak lokal.
Sebagai langkah konkret, Komisi II DPRD Lampung akan mendorong pemerintah daerah menyampaikan aspirasi ini ke kementerian terkait.
Harapannya, masukan dari daerah bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan perdagangan nasional ke depan.
“Pemerintah pusat dan daerah harus hadir di tengah petani. Jangan hanya membuka keran impor dan ekspor, tapi juga harus membina petani agar produktivitas dan daya saing mereka meningkat,” tegas Mikdar.
Ia juga mengusulkan agar pemerintah mulai menjajaki pasar ekspor baru, seperti Tiongkok, yang saat ini tengah menghadapi hambatan perdagangan dengan Amerika Serikat.
Menurutnya, ini bisa menjadi peluang emas bagi produk-produk Indonesia untuk menembus pasar global.
“Pak Prabowo juga sudah menyampaikan bahwa kita harus cerdas mencari peluang ekspor di tengah situasi global yang berubah. Tapi ingat, perlindungan terhadap petani dan pelaku usaha lokal tetap harus jadi prioritas,” pungkasnya. (*)
