BANDARLAMPUNG, INIHARI.ID — Jaringan Satu Nusantara (JSN) meminta pemerintah dan legislatif menghentikan intervensi berlebihan terhadap polemik yang tengah melibatkan PT Sugar Group Companies (SGC). Menurut JSN, kegaduhan yang terjadi berpotensi mengganggu iklim investasi, produksi gula nasional, serta nasib 50.000 tenaga kerja yang menggantungkan hidup di perusahaan tersebut.
“Isu liar ini bisa mengganggu ketahanan pangan nasional. Pemerintah harus segera mengambil langkah penyelesaian yang bijak,” ujar Sekjen JSN, Joni Fadli, dalam konferensi pers di Bandar Lampung, Kamis (17/7/2025).
Ketua Umum JSN, Marwan S.H., bahkan menyebut ada indikasi upaya sistematis dari pihak tertentu untuk mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Ia meminta Gubernur Lampung segera turun tangan dan menghentikan campur tangan yang justru memperkeruh suasana.
—
Polemik Makin Kompleks: Suap, Lahan, dan Pajak
Polemik SGC tak hanya soal investasi. Saat ini Kejaksaan Agung tengah menyelidiki dugaan suap senilai Rp70 miliar kepada mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar. Dua petinggi SGC, Purwanti Lee dan Gunawan Yusuf, telah dicegah bepergian ke luar negeri sebagai bagian dari proses penyidikan.
Selain itu, sengketa lahan HGU juga menjadi sorotan. Data Komisi II DPR RI menyebut SGC menguasai lahan hingga 116.000 hektare, sementara BPN mencatat hanya 75.667 hektare. DPR RI pun telah meminta pengukuran ulang.
Di sisi lain, kontribusi pajak perusahaan ini ke daerah juga dipertanyakan. Pajak air permukaan SGC pada 2024 hanya Rp8,9 juta, dan ratusan kendaraan serta alat berat milik perusahaan belum tercatat di sistem Bapenda Lampung.
—
Harapan Dialog, Bukan Tekanan Politik
JSN menekankan, penyelesaian konflik SGC sebaiknya dilakukan melalui dialog yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, bukan melalui tekanan politik.
“Jangan sampai keributan ini justru merugikan masyarakat, khususnya para pekerja dan petani yang bergantung pada SGC,” ujar Marwan.(*)
